Hasil Pendataan Emis Semester Ganjil TP 2014/2015

Dirjen Pendidikan Islam telah mempublikasikan hasil Pendataan Emis semester genap tahun pelajaran 2014/2015 pada tanggal 7 Januari 2015. Terdiri dari hasil pendataan Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Termasuk MI Miftakhul Ulum Kalibanger.

Pendataan emis yang dilakukan oleh MI Miftakhul Ulum Kalibanger alhamdulilah telah tercantum dalam database hasil pendataan emis tersebut. Bagi madrasah yang masih terdapat kesalahan maupun belum tercantum dalam daftar hasil pendataan emis semester ganjil tahun 2014/2015 untuk segera melapor pada pendma kabupaten.

Bagi madrasah yang membutuhkan dapat mendownload hasil pendataan Emis semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 di bawah ini :

BTN/PT Pos siap salurkan Dana BOS

Bank Tabungan Negara (BTN) bersama dengan PT Pos Indonesia bersiap menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke beberapa sekolah. Kesiapan itu diwujudkan dalam Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana BOS di kantor Kementerian Agama Kanwil Jateng Jalan Sisingamangaraja. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Wilayah Bank BTN Jateng-DIY, Bali, NTT dan NTB, Nasril bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng Ahmadi disaksikan pula Kepala Kantor Pos Regional VI Jateng-DIY Bagja Ardi Mustawan.

Tercatat, total sebanyak 6.144 sekolah di bawah naungan Kanwil Kemenag Jateng. Sementara, sebanyak 3.965 sekolah di wilayah Semarang dan Solo. Di wilayah Semarang dan Solo termasuk di dalamnya karesidenan Pati, Semarang, Kedu dan Surakarta.

Sekolah diminta untuk membuka rekening BTN. Penyaluran bisa melalui seluruh kantor cabang dan kantor pelayanan BTN atau ke kantor pos terdekat. Pertama-tama kepala atau bendahara sekolah menunjukkan buku rekening untuk melakukan penarikan uang tunai.

Dijadwalkan, penyaluran dana BOS untuk tingkat SD dan SMP terbagi dalam empat tahap dalam setahun atau tiga bulan sekali. Sementara, untuk tingkat SMA pencairan dana BOS dijadwalkan dua tahap dalam setahun atau per semester.

Kepala Kantor Pos Regional VI Jateng-DIY Bagja Ardi Mustawan menuturkan, kerja sama ini memudahkan sekolah dalam penarikan dana BOS. Selama ini Kantor Pos memiliki jaringan yang luas sampai kecamatan. Jangkauan kantor pos tersebar di 35 kantor pos se-Jateng dan beberapa agen di kantor kecamatan sebanyak 525.

Kemenag memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan BTN dan Kantor Pos sebagai penyalur dana BOS. Kerja sama diharapkan dapat meminimalisir munculnya permasalahan dalam penyaluran dana BOS serta memperbaiki administrasi pengelolaan dana BOS terhadap hasil audit internal maupun eksternal.


Untuk mempermudah pembuatan rekening tersebut, Kemenag Kab. semarang dan BTN-Pos mengadakan sosialisasi serta penyerahan buku rekening. Penyerahan buku tabungan ebataraPos oleh BTN/kantor Pos kepada Madrasah penerima BOs dilaksanan 2 tahap yaitu pada hari senin 19 Januari 2015 dan selasa 20 januaru 2015. Penyerahan di aula Kemenag Kab Semarang mulai pukul 13.00WIB.

Peserta yang hadir dalam penyerahan buku tabungan harus kepala madrasah beserta bendahara dan tidak boleh mewakilkan.






Juknis BOS 2015



BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

MI penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
  1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
  2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.
  3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
  1. Madrasah Ibtidaiyah/PPS Ula : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
  2. Madrasah Tsanawiyah/PPS Wustha : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun

Untuk lebih lanjut bisa download disini

Fingerprint, Absensi Mulai Januari 2015



Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftakhul Ulum Kalibanger, terhitung bulan Januari 2015 terapkan absensi finger print seluruh Guru baik PNS maupun non PNS. Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Kalibanger berjumlah 8 Orang, terdiri dari 1 PNS dan 7 non PNS. Guru dipanggil satu-satu untuk mengisikan format biodata yang ada finger print dan sidik jari ke finger print bertempat di ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Ulum Kalibanger.

Dengan absensi sidik jari, akan lebih mendisplinkan waktu masuk kantor dan pulang kantor, dimana setiap guru sudah harus berada di kantor pada pukul 07.00 dan jam pulang kantor pukul 14.30.
Kepala Madrasah memberi respon positif atas keinginan Pemerintah untuk menerapkan absensi sidik jari bagi para guru dibawah Kementerian Agama khususnya di MI Miftakhul Ulum Kalibanger. Dengan penggunaan absensi sidik jari ini diharapkan kedisiplinan para guru untuk masuk kantor bisa lebih dioptimalkan. Tujuan penerapan sistem absensi finger print ini adalah untuk mendapatkan data kehadiran guru dan pegawai secara efektif dan efisien.

Penggunaan sistem ini dapat memudahkan Madrasah dalam mengolah data untuk kepentingan mengecek kehadiran guru sesuai waktu, misalnya, saat mereka harus menghitung persentase kehadiran. Secara tidak langsung, tujuan diberlakukan absensi dengan finger print adalah untuk meningkatkan tingkat kehadiran guru saat masuk kerja. Dengan ditunjang oleh teknologi tinggi dan sistem pengolahan data yang akurat, maka teknis absensi akan menjadi lebih ketat. Praktis, ini akan menyebabkan guru berpikir ulang jika ingin membolos.

Surat Tentang Kurikulum 2013

Nomor : 179342/MPK/KR/2014 5 Desember 2014
Hal : Pelaksanaan Kurikulum 2013
Yth. Ibu / Bapak Kepala Sekolah
di
Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.

Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.

Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.

Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.

Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.

Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013 
kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.

Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
1. Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.

2. Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.

3. Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.

Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.

Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.

Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan

Mendikbud Anies Baswedan Hentikan Kurikulum 2013

Jakarta (05/12). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 selanjutnya diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sejak Juli 2013 telah menerapkannya. 

“Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir,” kata Mendikbud Anies Baswedan di Kemdikbud Jakarta, Jumat (05/12). 

Hadir mendampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Furqon, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Achmad Jazidie. 

Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas telah dilakukan pada Tahun Pelajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dia menyebutkan, sekolah tersebut terdiri atas 2.598 sekolah dasar, 1.437 sekolah menengah pertama, 1.165 sekolah menengah atas, dan 1.021 sekolah menengah kejuruan. 

Menurut Mendikbud, hanya sekolah-sekolah inilah yang diwajibkan menjalankan kurikulum tersebut sebagai tempat untuk memperbaiki dan mengembangkan Kurikulum 2013 ini. “Bila ada yang merasa tidak siap silakan ajukan pengecualian, tetapi secara umum sudah siap,” katanya. Saat ini sudah 208 ribu sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

Mendikbud mengatakan, sekolah percontohan ini kemudian akan dievaluasi. Setelah dievaluasi kemudian Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap. Tahapan penerapannya bukan berbasis kepada guru, tetapi kepada sekolah. “Laporannya (basisnya) adalah jumlah sekolah yang menjalankan dan bukan jumlah guru yang melakukan pelatihan,” katanya.

Menteri Anies menyampaikan selain sekolah tersebut, sekolah yang baru menerapkan satu semester Kurikulum 2013 akan tetap menggunakan Kurikulum 2006 sampai mereka benar-benar siap menerapkan Kurikulum 2013. “Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengambil keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah.

“Penghentian ini dilandasi antara lain karena masih ada masalah dalam kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata. Pada saatnya sekolah-sekolah ini akan menerapkan Kurikulum 2013, bergantung pada kesiapan,” Anies Baswedan menjelaskan.

Menurut Anies, kurikulum pendidikan nasional memang harus terus-menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik.

“Perbaikan kurikulum ini demi kebaikan semua elemen dalam ekosistem pendidikan terutama peserta didik, anak-anak kita. Tidak ada niat untuk menjadikan salah satu elemen pendidikan menjadi percobaan apalagi siswa yang menjadi tiang utama masa depan Bangsa,” kata Anies Baswedan. 

Menjawab pertanyaan wartawan, tentang digunakannya dua kurikulum secara bersama-sama yang bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Mendikbud mengatakan, saat ini bukan penerapan untuk kurikulum, tetapi uji terhadap sebuah kurikulum baru. “Meskipun demikian, pada tahun 2006 Indonesia pernah menjalankan dua kurikulum secara bersamaan,” kata Mendikbud. 

Mendikbud mengatakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan akan bertugas mengembangkan kurikulum. “Unit Implementasi Kurikulum akan memonitor perkembangan implementasi Kurikulum 2013 di sekolah percontohan tadi,” kata Menteri Anies.

Mendikbud mengatakan, terkait dengan bahan ajar buku yang sudah dicetak dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani kontrak, semua tetap berjalan seperti biasa. Buku-buku, kata dia, tetap dikirimkan ke sekolah. “Pencetakan tidak perlu dihentikan. Buku-buku disimpan dan pemanfaatannya ketika guru dan kepala sekolah siap. Jadi tidak ada perubahan,” ujarnya. 

Mendikbud mengatakan, jika ada sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester dan merasa siap maka tidak dianjurkan menerapkannya. “Kurikulumnya perlu perbaikan. Saya tidak anjurkan. Lengkapkan buku-bukunya dan begitu siap baru dijalankan,” katanya.

Sementara, terkait pelatihan, Mendikbud menjelaskan, akan dilakukan ke arah peningkatan metodenya. “Pendekatannya ke sekolah bukan individu gurunya,” ujarnya.

Mendikbud mengingatkan, kepada pemda yang belum melakukan kontrak agar menundanya terlebih dahulu. (ASW)

Jakarta, 5 Desember 2014

Pusat Informasi dan Humas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Praktik Pembelajaran K13 Kelas 1


Berikut adalah salah satu video dari guru MI Miftakhul Ulum Kalibanger yang melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran dilaksanakan di ruang Kelas 1 MI Miftakhul ulum kalibanger.

Ekstra PBB

Dibawah ini adalah video kegiatan ekstrakurikuler PBB di MI Miftakhul Ulum




 
Copyright © 2014 MI MIFTAKHUL ULUM KALIBANGER. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger